Sekilas tentang Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Latar Belakang

Pada awal berdirinya tahun 2000, Program Stiudi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Mulawarman, pada tanggal 9 Juli 2003 keluarlah izin kemandiriannya dari Dirjen Dikti dengan konsentrasi Hukum Bisnis, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan. Pada tahun 2005 mengurus izin perpanjangan dan mengurus pembukaan fakultas dan akhirnya keluarlah surat Dirjen Dikti Depdiknas RI tanggal 22 Juli 2005 tentang perpajangan program tersebut serta keluarlah Surat Dikti nomor 2296/D/T/2005 perihal pembukaan Fakultas Hukum yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Pembukaan Program Studi Ilmu Hukum ini merupakan wujud kepedulian dan respon positif dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan sumber daya manusia di bidang hukum dalam rangka mendukung program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di Propinsi Kalimantan Timur. Lulusan Program Studi Ilmu Hukum ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga profesional yang memiliki pengetahuan hukum, baik secara teoritik maupun keterampilan praktek yang nantinya menempati posisi strategis di sektor publik/pemerintahan maupun sektor privat/lembaga-lembaga non pemerintah.
"
Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Visi dari Fakultas Hukum adalah Menjadi program studi ilmu hukum yang terpercaya dalam skala lokal, nasional dan internasional yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, bermoral dan kompetitif dalam profesi hukum.

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Misi yang ingin dicapai Fakultas Hukum adalah :
1. Meningkatkan kemampuan peserta didik yang dapat melakukan pendekatan ilmiah serta mampu memecahkan masalah-masalah dalam pembangunan dan masyarakat di bidang hukum.
2. Mempersiapkan peserta didik yang mampu menduduki, mengkordinasi dan melaksanakan tugas-tugas dalam bidang hukum.
3. Mempersiapkan peserta didik yang mampu merencanakan dan melaksanakan penelitian untuk ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.
4. Memenuhi kebutuhan daerah akan tenaga kerja yang berkualifikasi Sarjana Hukum dalam era globalisasi.